Propertiland Consulting

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan




Guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, pemerintah memiliki program sejuta rumah yang sudah dicanangkan beberapa waktu lalu. Sebagai tindak lanjut program tersebut, kepada masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta per bulan yang belum memiliki tempat tinggal bisa mendapatkan subsidi guna mendapatkan rumah yang layak huni. Subsidi yang diberikan pemerintah ini dikenal dengan nama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). FLPP merupakan bantuan fasilitas pembiayaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mempunyai tempat tinggal untuk mendapatkan tempat tinggal dengan biaya yang relatif terjangkau. Dana untuk membiayai FLPP ini berasal dari APBN dan sumber pembiayaan lainnya yang sah. Pembiayaan dengan skema FLPP dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah secara kredit dengan bunga angsuran jauh di bawah bunga KPR pada umumnya. Selain itu, tingkat bunga yang tetap selama jangka waktu pembiayaan meruapakn suatu keuntungan tersendiri bagi konsumen. Pihak bank sebagai penyalur kredit tentu tidak akan rugi karena telah mendapatkan subsidi dari pemerintah dengan mekanisme pengajuan sebagai bank penyalur FLPP kepada Kemen-PUPR dengan perjanjian kerjasama operasional.

Dalam operasional pelaksanaannya, pembiayaan perumahan ini dilaksanakan oleh Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) yang merupakan unit organisasi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Sebagai sebuah unit yang menangani pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, PPP hanya melaksanakan operasional di lapangan atas kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Dalam implementasinya, PPP bekerjasama dengan bank pelaksana untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang mengajukan pembiayaan penyediaan rumah melalui mekanisme FLPP.

Jenis kredit yang diberikan dengan skema FLPP ini dinamakan kredit pemilikan rumah sejahtera (KPRS). KPRS dapat digunakan untuk pembelian rumah tapak/tanah dan rumah susun/apartemen dengan pembiayaan dari bank pelaksana, baik secar syariah maupun konvensional. Dalam operasionalisasinya, risiko kredit macet atas pembiayaan dengan mekanisme FLPP ditanggung oleh bank pelaksana, bukan merupakan bagian dari tanggung jawab PPP. Oleh karena itu, dalam pengajuan pembiayaan kredit, bank pelaksana perlu menganalisa kelayakan konsumen seperti layaknya pengajuan kredit non FLPP.

Pengajuan Pembiayaan Rumah Dengan Skema FLPP
Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat Nomor 20 Tahun 2014, kredit pembiayaan rumah sederhana yang dapat dibiayai melalui mekanisme FLPP antara lain ditetapkan sebagai berikut:

KPR sejahtera, yang terdiri dari:

  1. KPR sejahtera tapak
  2. KPR sejahtera syariah tapak
  3. KPR sejahtera susun
  4. KPR sejahtera syariah susun


KPR sejahtera murah

  1. Kredit pembangunan/perbaikan rumah swadaya sejahtera
  2. Kredit konstruksi rumah sejahtera
  3. Kredit konstruksi rumah sejahtera murah


Sasaran program FLPP adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang pada umunya di bawah Rp. 4 Juta (tahun 2015) baik dengan gaji tetap per bulan, maupun gaji tidak tetap (dengan menghitung penghasilan rata-rata per bulan). Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Belum memiliki rumah, yang dapat dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui kepala desa
  2. Belum pernah menerima subsidi dari pemerintah untuk kepemilikan rumah
  3. Memiliki NPWP
  4. Menyerahkan copy SPT tahunan dan surat pernyataan bahwa penghasilan pihak pemohon tidak melebihi batas maksimal penghasilan yang dipersyaratkan.


Sementara itu, untuk proses pengajuan KPRS ke bank, syarat dan tata cara nya sama dengan proses pengajuan KPR non FLPP. Sedangkan analisis kelayakan dan disetuji atau tidaknya permohonan pembiayaan kepemilikan rumah dengan skema FLPP sepenuhnya menjadi kewenangan bank pelaksana.

Salah satu bank pelaksana yang dapat menyalurkan kredit perumahan dengan skema FLPP adalah Bank BTN. Pada dasarnya semua bank bisa menjadi penyalur kredit ini, yaitu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Membuat surat pernyataan menjadi bank pelaksana dalam rangka melaksanakan program FLPP dan diajukan kepada Kemen-PUPR
  2. Memiliki nilai minimal peringkat komposit 3 (PK-3) sesuai ketentuan BI
  3. Berpengalaman menerbitkan kredit pembiayaan rumah minimal 2 tahun
  4. Memiliki infrastruktur dalam rangka penerbitan KPR sebagai berikut
  • Memiliki unit kerja organisasi yang membidangi pembiayaan kredit perumahan
  • Memiliki pegawai yang membidangi pembiayaan kredit perumahan
  • Memiliki teknologi informasi di bidang pembiayaan kredit perumahan
  1. Mempunyai jaringan pelayanan yang memadai baik di tingkat provinsi maupun nasional
  2. Memiliki rencana penerbitan KPRS selama 1 tahun
  3. Menandatangani perjanjian kerjasama operasional dengan pejabat yang berwenang pada PPP


Sebagai bank pelaksana penyalur KPRS, tanggung jawab yang harus diemban meliputi ketepatan sasaran, penggunaan sasaran FLPP dan risiko kredit FLPP. Selain itu, bank pelaksana juga harus bersedia diaudit oleh aparat pengawan intern kementerian PUPR