Propertiland Consulting

Letter C bisa menjadi SHM




Diantara banyaknya lahan yang dimiliki masyarakat di seluruh Indonesia, sedikit sekali yang sudah terdaftar secara resmi di Kantor Badan Pertanahan Nasional, bahkan bisa jadi kurang dari 50%. Hal ini bisa terjadi karena banyak sebab, antara lain karena kurangnya pengetahuan pemilik tanah yang bersangkutan akan pentingnya mendaftarkan tanah dan memperoleh status hukum yang kuat. Selain itu, bisa juga pemilik tanah mengetahui status tanah yang dimilikinya belum kuat, namun sengaja membiarkan saja karena kesulitan mengumpulkan dokumendokumen yang diperlukan sebagai persyaratan untuk memperoleh status hukum yang lebih kuat.

Buku letter C biasanya disimpan oleh kepala desa yang merupakan wilayah tempat tanah berada. Pada masa penjajahan Belanja, letter C digunakan oleh aparat pemerintah kolonial untuk memungut pajak atas kepemilikan tanah penduduk pribumi. Pada saat ini, bukti pembayaran pajak atas tanah yang dikuasai masyarakat dibuktikan dengan Girik. Oleh karena itu pada dasarnya Girik bukanlah dokumen kepemilikan tanah, karena hanya sebagai bukti pembayara pajak atas tanah yang dikuasasinya. Di daerah daerah tertentu pada saat ini terkadang kita jumpai banyak tanah/bangunan yang dijual dengan dokumen jual beli hanya berupa Girik. Hal ini umumnya terjadi karena beberapa sebab salah satunya adalah tanah yang bersangkutan adalah tanah warisan adat yang belum didaftarakan pada Badan pertanahan setempat atau dapat juga terjadi karena masih karut marutnya administrasi pertanahan pada masa kolonial. Penjualan tanah/bangunan dengan dokumen berupa Girik menyebabkan bukti kepemilikannya kurang kuat dan rentan terjadi sengketa di kemudian hari.

Namun demikian, status tanah yang hanya berupa Girik, bisa ditingkatkan mutunya menjadi Sertifikat Hak Milik atau sertfikat Hak Guna Bangunan asalkan tanah tersebut mempunyai riwayat yang jelas dan nama pemegang Girik sama dengan nama yang tercantum dalam dokumen Akta Jual beli. Untuk membuat sertifikat kepemilikan tanah/bangunan yang hanya memegang bukti berupa Girik, pihak yang mengajukan harus meminta surat keterangan dari kelurahan setempat yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak sedang berada dalam sengketa. Biasanya pihak kelurahan tidak bersedia membuat surat pernyataan tidak dalam sengketa jika riwayat tanahnya tidak jelas atau ada pihak lain yang ternyata juga mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut. Riwayat tanah harus jelas dari mana saja dan siapa saya yang pernah memiliki tanah tersebut.

Jika pemohon dapat memastikan bahwa riwayat tanahnya jelas dan tidak berada dalam sengketa atau berpotensi terjadi sengketa, maka Ia dapat mengajukan sertifikat kepemilikan dengan beberapa prosedur sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Pada saat ini tidak bisa dipungkiri, masih banyak juga terjadi peralihan hak penguasaan atas tanah yang status hukumnya belum jelas. Baik melalui warisan maupun jual beli. Umumnya banyak terjadi pada tanah persawahan atau ladang sebagai bekas dari pembukaan hutan


(dilarang mengutip artikel tanpa ijin dari penulis Propertiland Consulting)