Propertiland Consulting

Cara Pensertifikatan Tanah Adat

Bagaimana cara mensertifikatkan tanah adat, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan?

Tanah adat adalah tanah yang perolehannya secara turun temurun dari masyarakat adat tertentu yang biasanya belum dilakukan pendaftaran secara resmi di kantor pertanahan sehingga belum terdaftar. Tanah adat ada yang berupa girik, petok, rincik, ketitir, tanah kas desa, tanah pengairan dan sejenisnya, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Pada saat terjadi peralihan hak, baik melalui proses jual beli maupun pewarisan kepada sanak saudara, tidak juga dilakukan pendaftaran kepada kantor pertanahan. Proses ini terjadi secara turun temurun bahkan hingga sekarang. Hal inilah yang membuat banyak tanah di Indonesia belum terdaftar.

Jika tanah adat yang dimiliki merupakan tanah girik dan pemilik tersebut merupakan pemilik pertama yang belum pernah dilakukan peralihan dalam bentuk apapun, maka proses pendaftaran untuk memperoleh sertifikat tidak perlu dilakukan peralihan hak terlebih dahulu. Namun jika tanah tersebut sudah diwariskan kepada pihak lain yang namanya berbeda dengan pemilik pertama, maka sebelum dilakukan pendaftaran harus membuat surat keterangan waris dari kepala desa setempat. Jika tanah adat tersebut diperoleh dengan cara pembelian dari pihak lain, maka harus dipastikan bahwa jual beli tersebut dilakukan di depan notaris/PPAT untuk diterbitkan Akta Jual Beli yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu dokumen dalam pendaftaran tanah ke kantor pertanahan.

Permohonan pendaftaran tanah adat baik yang berasal dari pemilik pertama, warisan, jual beli maupun peralihan lainnya yang selama ini belum terdaftar, guna memperoleh sertifikat dari kantor pertanahan dinamakan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Untuk tanah adat yang berasal dari pemilik pertama yang belum diperjual belikan, jika tanah yang akan didaftarkan tersebut cukup luas dan terdiri dari beberapa pemilik yang berbeda, maka pemerintah dapat memproses pendaftaran tersebut secara bersama sama.  Proses pendaftaran semacam ini dinamakan pendaftaran tanah secara sistematis. Selain secara sistematis, pendaftaran dapat juga dilakukan secara sporadis yaitu, masing masing pemilik tanah adat mendaftarkan tanahnya secara perorangan kepada kantor pertanahan. Pendaftaran secara sporadis dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan notaris. Jika tanah yang akan didaftarkan tersebut berasal dari proses jual beli, maka lebih praktis jika pendaftaran dilakukan oleh notaris. Mengingat jual beli tersebut harus dilakukan di depan notaris untuk dapat diterbitkan Akta Jual Beli (AJB) sebagai salah satu dokumen kelengkapan yang diperlukan untuk pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat dan balik nama. Jika pendaftaran tanah adat tersebut ingin didaftarkan sendiri, maka sesuai Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997, dokumen yang harus disiapkan antara lain:

Surat keterangan dari kelurahan atau kecamatan yang menyatakan bahwa tanah yang akan didaftarkan bebas dari sengketa atau potensi sengketa di masa yang akan datang
Surat Rekomendasi dari kelurahan atau kecamatan perihal tanah tersebut
Surat Permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan pensertifikatan, yang diperoleh dari kantor pertanahan.
Jika pengurusan sertifikat dilakukan oleh notaris/PPAT, maka pemohon perlu membuat surat kuasa
Identitas pemilik tanah/pemohon yang dilegalisasi oleh pejabat umum yang berwenang, berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Jika tanah yang akan didaftarkan berasal dari tanah warisan, maka diperlukan surat keterangan waris dan akta kelahiran untuk membuktikan hubungan pemohon dengan pemberi warisan.
Bukti hak atas tanah yang dimiliki pada saat dimohonkan, misalnya girik/petok/rincik/ketitir atau bukti lain sebagai bukti kepemilikan.
Surat pernyataan telah memasang tanda batas.
Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan.Setelah semua dokumen di atas dinyatakan lengkap, maka langkah selanjutnya adalah membawa ke kantor pertanahan yang lingkup kerjanya meliputi tanah yang akan didaftarkan. Setelah itu, petugas kantor pertanahan akan memberikan tanda terima  kepada pemohon sebagai bukti telah mengajukan permohonan dan sebagai nomor urut pendaftaran. Setalh itu, petugas kantor pertanahan akan meninjau lokasi dan mengukur tanah kemudian menerbitkan gambar situasi/surat ukur. Selanjutnya, akan dilakukan pemrosesan pertimbangan Panitia A apakh disetujui atau ditolak. Beberapa waktu kemudian, hasil dari pertimbangan tersebut akan diumumkan di papan pengumuman baik cetak maupun elektronik. Setelah pengumuman disahkan, pemohon wajib membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan luas yang tercantum dalam gambar situasi, mengingat pendaftaran tanah tersebut dilakukan untuk pertama kalinya, sehingga belum pernah dibayar BPHTB. Setelah pembayaran dinyatakan lunas, kantor pertanahan akan menerbitkan sertifikat tanah. Rangkain waktu pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat memakan waktu antara 3 s.d. 6 bulan tergantung banyak/sedikitnya permohonan pendaftaran


(dilarang menjiplak artikel tanpa ijin dari penulis Propertiland Consulting)