Propertiland Consulting

Bagimana Jika Sertifikat Tanah Hilang/rusak




Bagaimana cara mengurus sertifikat tanah yang hilang/rusak, padahal nama yang tertera dalam sertifikat tersebut telah meninggal, dan tanah berasal dari warisan orang tua?

Pada dasarnya, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, sertifikat tanah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan sertifikat baru sebagai sertifikat pengganti. Permohonan sertifikat pengganti hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang terdaftar di kantor pertanahan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT/notaris. Jika pemilik yang namanya tertera dalam sertifikat atau buku tanah yang terdaftar di kantor pertanahan telah meninggal, maka permohonan dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.

Lain halnya dengan kehilangan barang selain sertifikat, yang mana cukup menunjukan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Untuk sertifikiat tanah yang hilang, permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari pemohon di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan. Setelah itu, kantor pertanahan akan mengumumkan perihal hilangnya sertifikat tersebut 1 kali dalam salah satu surat kabar harian setempat selama 30 hari atas biaya pemohon. Jika tidak ada yang merasa keberatan, kantor pertanahan akan menerbitkan sertifikat pengganti setelah semua kelengkapan dokumen berikut dipenuhi oleh pemohon:

Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai, yang memuat antara lain:
Identitas diri
Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
Pernyataan tanah tidak sengketa dan tanpa perubahan fisik
Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
Pengumuman di surat kabar
Surat Kuasa apabila dikuasakan
Foto copy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
Foto copy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi pemohon badan hukum
Fotocopy sertipikat jika ada
Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan
Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat

Jangka waktu resmi yang dibutuhkan untuk menerbitkan sertifikat pengganti adalah 40 hari.

Menginat dalam kasus di atas, tanah diperoleh dengan cara warisan dan belum didaftarkan peralihan haknya karena warisan, maka terlebih dahulu harus didaftarkan peralihan hak karena waris tersebut, sebelum dilakukan pemecahan sertifikat. Sesuai PP nomor 24 tahun 1997, untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan, ahli waris wajib menyerahkan kepada Kantor Pertanahan beberapa dokumen berikut:

a.    sertifikat hak atas tanah

b.    surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang hak

c.    surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Karena sertifikat tanah dalam kasus di atas hilang dan belum ditemukan, maka peralihan hak karena pewarisan dapat dilakukan dengan penandatanganan akta waris oleh seluruh ahli waris di depan notaris. Akta yang dibuat notaris selanjutnya dibawa ke kantor pertanahan untuk mendaftarkan peralihan hak karena warisan sekaligus balik nama dengan menyerahkan biaya penggantian sertifikat dan membayar BPHTB sebagai akibat dari peralihan hak atas tanah tersebut.Jika tanah yang dibagi kepada para ahli waris tersebut terdiri dari satu bidang saja dan ingin dibagi menjadi beberapa bagian kepada para ahli waris, maka perlu dilakukan pemecahan sertifikat. Pada saat ini lebih baik dilakukan pemecahan sertifikat secara bersama sama yang langsng diikuti dengan balik nama dengan nama para ahli warisnya agar menghemat biaya. Setelah dilakukan pemecahan menjadi beberapa bagian, maka masing masing bagian dari tanah tersebut merupakan bidang tanah baru dengan  nama masing masing ahli waris dengan status hukum sama kuatnya dengan status tanah semula saat belum dilakukan pemecahan. Masing masing bidang baru tersebut akan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya yang telah hilang


(dilarang mengutip artikel tanpa ijin dari penulis Propertiland Consulting)